Bumdes, apa sih?

Tahun 2016 sedang gencar-gencarnya penggerakan BUMDES, tak terkecuali Provinsi Jateng yang digalakkan langsung oleh H. Ganjar Pranowo, S.H. Hal ini dimaksudkan untuk menutup kesenjangan antara masyarakat kota dengan desa.

Meminjam istilah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, dana desa tersebut sebagai pengungkit melalui badan usaha milik desa (BUMDes) yang akan menghasilkan uang. Karena itu, pihak Kemendes PDTT terus mendorong percepatan pembentukan BUMDes yang kini jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu menuju desa mandiri.

Namun, masih banyak yang awam dengan istilah dan manfaat BUMDes. Langsung saja, penulis share sedikit pengetahuan tentang badan usaha milik desa.

Apa itu Bumdes?

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Apa dasar hukumnya?

  • UU NO 6 2014 ( UU DESA )Bab X pasal 87 – 90
  • PP NOMOR 43 TH 2014 Bab VIII pasal 132 -140
  • Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 Pasal 135, 136
  • PP NO 47 Tahun 2015
  • PERMENT NO 4 TAHUN 2015 PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA PASAL 1 S/D 35
  • PERDA NO 16 PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DARI PASAL 1 S/D PASAL 38
  • PERBUP NO 117 TAHUN 2016 ( BUMDesa )PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESAApa Tujuan Bumdes?
  • Meningkatkan perekonomian desa
  • Mengoptimalkan potens desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa
  • Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
  • Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
  • Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan layanan umum warga
  • Membuka lapangan kerja
  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
  • Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Jenis Usaha Apa Saja yang Ada Dalam Bumdes?

 

Bagaimana pembagian hasil dari BUMDes?

(1) Pembagian Laba BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, diatur sebagai berikut.

  • Pemilik modal paling sedikit 60%. (  MODAL, PAD, )
  • Cadangan umum paling banyak 10%.
  • Sosial dan pendidikan paling sedikit 20%.
  • Jasa produksi paling banyak 10%. ( pengawas, penasehat, pelaksana oprasional )

(2) Pengesahan Pembagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Dalam hal pemilik modal adalah BUM Desa, maka peruntukannya hanya untuk pendapatan desa dan pemupukan modal yang besarnya diatur dalam AD/ ART.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *