Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ) BUMDes “Rejo Makmur” Desa Kendalrejo

 

 

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA  “REJO MAKMUR”

DESA KENDALREJO KECAMATAN PETARUKAN

KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

PANDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

  • pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
  • mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
  • mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
  • menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
  • mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah anggaran dasar BUMDes sebagai berikut :

 

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN ARTI LOGO

 

Pasal 1

(1)   Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa  Kendalrejo yang selanjutnya disebut BUMDes “Rejo Makmur”.

(2)   BUM Des “Rejo Makmur” didirikan pada tanggal 1 November 2017 untuk waktu yang tidak terbatas.

(3)   BUMDes “Rejo Makmur” berkedudukan di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

(4)   Wilayah kerja BUMDes “Rejo Makmur” adalah di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten  Pemalang

(5)    Arti logo BUMDes “Rejo Makmur” :

  1. Rumah : Mengayomi dan melindungi masyarakat dengan meningkatkan ekonomi

kemasyarakatan

  1. Tanaman Bakau : Ketahanan Ekonomi Desa
  2. Warna Hijau : Kemakmuran

 

BAB II

AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDes “Rejo Makmur” berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

(1)   Visi BUMDes “Rejo Makmur” adalah Desa Mandiri dan Sejahtera

(2)   Misi BUMDes “Rejo Makmur” adalah sebagai berikut:

  1. Menciptakan lapangan pekerjaan
  2. Memberikan pelayanan yang maksimal
  3. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
  4. Membuka pola wirausaha masyarakat
  5. e. Meningkatkan perekonomian Desa
  6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

Pasal 4

(1)   Pembentukan BUMDes “Rejo Makmur” dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

(2)   Tujuan pendirian BUMDes “Rejo Makmur” adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

 

BAB III

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUMDes ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Pasal 6

BUMDes ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

 

BAB IV

JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

(1)   Jenis usaha BUMDes “Rejo Makmur” meliputi usaha-usaha antara lain :

  1. Pengelolaan Pasar Desa
  2. Wisata religi
  3. Pengelolaan Air Bersih
  4. Wisata Pantai Mackenzie
  5. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: Toserba, peternakan,

perikanan, agrobisnis dan holticultura);

  1. Industri kecil dan kerajinan rakyat
  2. Unit Sosial: Pengelolaan Sampah
  3. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan

nilai tambah bagi masyarakat.

(2)   Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

 

Pasal 8

Sumber –sumber pembiayaan /permodalan BUMDes dapat diperoleh dari

  • Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa.
  • Modal BUMDES terdiri atas:
  1. penyertaan modal Desa; dan
  2. penyertaan modal masyarakat Desa.

 

PASAL  9

  • Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  1. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  3. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  4. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
  • Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 10

(1)   BUMDes “Rejo Makmur”  adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.

(2)   Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes “Rejo Makmur” melalui penyertaan modal  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 40 %.

 

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 13

 

  • BUMDes “Rejo Makmur” berdiri mulai tanggal 15 November 2017
  • BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan hasil musyawarah dan/atau Keputusan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

 

Pasal 11 

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 12

  • Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:
    1. penasihat;
    2. pelaksana Operasional
  • Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  • Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  • Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
  • Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
  • Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari: 5
  1. Ketua;
  2. Wakil Ketua merangkap anggota;
  3. Sekretaris merangkap anggota;
  • Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

 

BAB VII

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 13

  • Hasil usaha BUMDES merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
  • Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) Tahun buku
  • Pendapatan Perunit Usaha Bumdes Masimal untuk Pengeluaran Operasional 40 % dari pendapatan Tiap Bulan Rincian di atur Dalam SOP
  • Pembagian laba sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut:
  1. Pemilik modal paling sedikit 60 %; = Di Uraikan Lagi misal/ Contoh

PAD                            = 20 %

Pemupukan Modal     =40 %

Atau Dari 100 %  =

PAD                            = 40 %

Pemupukan Modal     = 60 %

 

  1. Cadangan umum paling banyak 10 %;
  2. Sosial dan pendidikan paling sedikit 20 %;dan
  3. Jasa produksi paling banyak 10%. Di Uraikan Lagi Contoh
  • Pengawas = 4 %
  • Penasehat = 1 %
  • Pelaksana Operasional = 5 %

 

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang  tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar  ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui rembug desa/musyawarah  desa.

 

BAB IX

PENUTUP

 

Pasal 15

Anggaran Dasar BUMDes “Rejo Makmur” ini mulai berlaku pada  tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUMDes “Rejo Makmur” ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

 

 

 

Ditetapkan          : di Kendalrejo.

Pada tanggal      : 4 Desember  2017

 

TIM PERUMUS AD/ART

 

1.    Cisminoto Ketua
 

2.     Ahmad Junedi

Sekretaris
 

3.     Surasno

Anggota
4.    H.Slamet kastomo Anggota
5.     Mashadi Ramli Anggota
6.     Murohadi Fauzi Anggota
7.      Sutrisno Anggota

 

Mengetahui,

 

Ketua BPD

 

 

 

 

CISMINOTO S.Pd.I

Kepala Desa Kendalrejo

 

 

 

 

TITIK ISWATI

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “REJO MAKMUR”

DESA KENDALREJO

KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

 

 

BAB  I

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes “Rejo Makmur”” merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMDes “Rejo Makmur” dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

 

 

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA BUMDES REJO MAKMUR

Pasal 2

Susunan organisasi BUMDes “Rejo Makmur” terdiri dari :

  1. Penasihat
  2. Pelaksana operasional
  3. Pengawas

 

Pasal 3

(1)   Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.

(2)  Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3)   Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

 

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

 

Pasal 4

(1)   Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

  1. Mendapatkan tunjangan/insentif Operasioanal
  2. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran

pengelolaan BUMDes “Rejo Makmur”.

(2)   Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:

  1. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan

pengelolaan BUMDes “Rejo Makmur”;

  1. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi

pengelolaan BUMDes “Rejo Makmur”.; dan

  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes “Rejo Makmur”

(3)   Penasihat berwenang:

  1. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang

menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

b.Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja

BUMDes “Rejo Makmur”

 

Pasal 5

(1)   Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

  1. a. Mendapatkan tunjangan/insentif ;
  2. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran

pengelolaan BUMDes “Rejo Makmur”

(2)   Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:

  1. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes “Rejo Makmur” agar

menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum

masyarakat Desa;

  1. b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Desa;

  1. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

(3)   Pelaksana Operasional berwenang:

  1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
  2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;

c.Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat

Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

tahun.

 

Pasal 6

(1)   Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

  1. a. Mendapatkan tunjangan/intensif;
  2. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran

pengelolaan BUMDes “Rejo Makmur”

(2)  Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban

menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3)   Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas

untuk:

  1. Pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
  2. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
  3. c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

 

 

BAB  IV

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

 

Pasal 7

(1)   Masa bakti Penasehat   selama masih menjabat kepala desa.

(2)   Masa bakti pelaksana  operasional  selama  3 (Tiga) tahun dan dapat   dipilih

kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

(3)   Masa bakti pengawas selama  3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu

kali periode kepengurusan.

 

 

BAB  V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  PENGURUS

Pasal 8

(1)  Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris / Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) dalam musyawarah desa/rembug  desa.

(2)   Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

  1. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  2. berdomisili dan menetap di Desa sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun;
  3. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha

ekonomi Desa; dan

  1. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau

sederajat;

  1. Tidak pernah terlibat tindak Pidana

 

(3)  Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

  1. meninggal dunia;
  2. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;

  1. mengundurkan diri;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat

perkembangan kinerja BUMDes;

  1. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

 

BAB VI

PENETAPAN  JENIS USAHA

Pasal 9

(1)   Jenis usaha BUMDes “Rejo Makmur” meliputi usaha-usaha antara lain :

  1. Pengelolaan Pasar Desa
  2. Wisata religi
  3. Pengelolaan Air Bersih
  4. Wisata Pantai Mackenzie
  5. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: Toserba, peternakan,
  6. perikanan, agrobisnis dan holticultura);
  7. Industri kecil dan kerajinan rakyat
  8. Unit Sosial: Pengelolaan Sampah
  9. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

(2)   Pengembangan usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

 

 

BAB VII

 

SUMBER PERMODALAN

Pasal 10

 

  1. Penyertaan Modal Desa meliputi:
  2. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor;
  3. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  4. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa; dan
  5. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Penyertaan Modal Masyarakat meliputi:
  7. Tabungan dan/atau simpanan masyarakat
  8. Hibah dari masyarakat
  9. Bantuan dari pemerintah

 

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

  • Dalam hal terjadi kerugian BUMDes akibat penyalahgunaan / penyelewengan oleh pengelola operasional, karyawan dan anggota pengurus , Kepala Desa wajib memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak yang bersangkutan terbukti melakukan kerugian pada BUMDes.
  • Apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan yang bersangkutan tidak mengembalikan maka Kepala Desa menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

BAB IX

KEPAILITAN BUMDes

Pasal 12

  • Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes.
  • Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
  • Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

 

Pasal 13

 

  • BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan hasil musyawarah dan/atau keputusan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  • Kekayaan BUMDes yang dibubarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali hutang BUMDes menjadi kekayaan Desa.
  • Pemerintah wajib mengembalikan simpanan masyarakat/modal masyarakat paling banyak sebesar kekayaan BUMDes.

 

Pasal 14

 

Keputusan pembubaran oleh musyawarah Desa sebagai dimaksud dalam pasal 13 diberitahukan secara tertulis oleh musyawarah Desa kepada:

  1. Semua kreditor; dan
  2. Pemerintah Desa.

Pasal 15

Keputusan pembubaran oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 dilakukan apabila:

  1. Terdapat bukti bahwa BUMDes yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  3. BUMDes yang bersangkutan tidak ada perkembangan dan/atau mengalami kerugian yang berkelanjutan;
  4. Terjadi penggabungan Desa dan perubahan struktur Desa; atau
  5. Terjadi kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan.

 

Pasal 16

  • Kepailitan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
  • Kepailitan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

  • Pada akhir jabatan pelaksana oprasional BUMDes 3 (Tiga) tahun diadakan audit independent.
  • Biaya audit dibebankan kepada hasil keuntungan BUMDes

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDes.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUMDes “Rejo Makmur” ditetapkan oleh pengelola BUMDes “Rejo Makmur” yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

 

Ditetapkan di              : Kendalrejo.

Pada tanggal  : 4 Desember 2017

 

 

TIM PERUMUS AD/ART

Cesminoto,S.Pd.I Ketua
Ahmad Junedi Sekretari
Surasno Anggota
H.Slamet kastomo Anggota
Mashadi Ramli Anggota
Murohadi Fauzi Anggota
Sutrisno Anggota
Mengetahuai,

 

Ketua BPD

 

 

CESMINOTO,S.Pd.I

 

 

 

Kepala Desa Kendalrejo

 

 

TITIK  ISWATI

 

 

 

 

 

 

 

 

4 tanggapan untuk “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ) BUMDes “Rejo Makmur” Desa Kendalrejo

  • 19 Januari 2018 pada 19:27
    Permalink

    Mantap👍👍👍
    Sangat bermanfaat sbg bahan perbandingan dan juga rujukan bagi desa2 yg akan membentuk bumdes.
    Semoga bumdes rejo makmur lancar dan sukses spt namanya. Aamiin

    Balas
    • 24 Januari 2018 pada 06:49
      Permalink

      Aamiin

      makasih gan,, sukses utk kita semua

      Balas
  • 25 Juni 2018 pada 17:11
    Permalink

    Terimakassih muga bisa bermanfaat. bagi desa2 yang akan membentuk BUMDes. min boleh kita copy yaa buat rujukan pembuatam BUMDes di Desa kami. 🙏🙏🙏

    Balas
  • 7 Agustus 2018 pada 02:29
    Permalink

    The men’s prostate is a vital section of a male’s reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate is found just in front of the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really really irritating and inconvenient to the patient as his urinary product is directly affected.

    The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.

    Prostate infection, often known as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 years. Infections in the prostate gland are classified into four types – acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

    Acute bacterial prostatitis will be the least common of varieties of prostate infection. It is a result of bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

    Chronic bacterial prostatitis is often a condition associated with a particular defect in the gland and the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be caused by trauma on the urinary tract or by infections via other parts of the body. A patient can experience testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal of the prostate defect accompanied by the employment antibiotics and NSAIDs to treat the inflammation.

    Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not yet to determine the cause of these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and heavy lifting can cause these infections.

    Maintaining a Healthy Prostate

    To prevent prostate diseases, a proper diet is important. These are some from the actions to keep your prostate healthy.

    1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for our health and wellbeing and it’ll also maintain the urinary track clean.

    2. Some studies declare that a number of ejaculations weekly will assist to prevent cancer of the prostate.

    3. Eat pork in moderation. It has been shown that consuming more than four meals of beef per week will increase the probability of prostate diseases and cancer.

    4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

    The most crucial measure to take to make sure a wholesome prostate would be to choose regular prostate health screening. If you are forty years and above, you need to choose prostate examination one or more times a year.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *